Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MATERI KEPEMILUAN DI INDONESIA TERBARU 2022


Judul                                 : MATERI KELAS PEMILU  INDONESIA 2022

Topik           : RANGKUMAN MATERI KELAS PEMILU ANGKATAN I TAHUN 2022

 

I.          Pendahuluan

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat popular. Tidak ada istilah lain dalam wacana politik yang banyak dibicarakan orang –aktivis, politisi ataupun akademisi – melebihi istilah demokrasi. Istilah ini juga selalu didambakan semua orang, terutama yang mempunyai kesadaran politik, untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 Ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Tentunya penyelenggaran atas kedua pemilihan tersebut sebagai ujung tombak demokrasi, sejatinya perlu pengawalan untuk memastikan pelaksanaannya tetap mengikuti azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis.Oleh karenanya, tanpa terselenggaranya Pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian pula, agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. Pada hakikatnya, Pemilu merupakan realisasi fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis. Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem Pemilu biasanya berisikan pola pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam Pemilu (Kartiko, 2009).

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini bahwa Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (sukses) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi (Sardini, 2011).

Pemilu di Indonesia telah dilakukan secara rutin pada periode 5 (lima) tahunan sejak tahun 2004 hingga tahun 2019. Dalam kurun waktu tersebut, Pemilu diikuti oleh banyak parpol lokal dan nasional yang jumlahnya bervariatif, yaitu 24 parpol (2004), 44 parpol (2009), 15 parpol (2014), dan 20 parpol (2019). Selain variasi jumlah peserta Pemilu, data KPU RI juga menunjukkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu di Indonesia. Partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 mencapai 75,11 persen (legislatif) dan 70 persen (eksekutif), dan tahun 2019 menunjukkan 81 persen (legislatif dan eksekutif). Jumlah peserta Pemilu yang bervariatif dan partisipasi masyarakat pada Pemilu menjadi pertanda baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.


Meskipun jumlah peserta dan pemilih pada Pemilu dapat dijadikan indikator pada pelaksanaan Pemilu yang demokratis, adalah penting untuk juga memperhatikan kualitas dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan pemilih. Dalam hal ini, pendidikan tentang Pemilu yang berintegritas mutlak diberikan kepada penyelenggara Pemilu, parpol sebagai peserta pemilu, dan masyarakat sebagai objek aktif dalam Pemilu.

Network for Indonesian Democrtic Society atau Netfid Indonesia sebagai lembaga pegiat pemilu mengadakan kegiatan Kelas Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli – 13 Agustus dengan tujuan untuk 1) Memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai demokrasi;

2) Memberikan pengetahuan tentang tata kelola Pemilu di Indonesia; dan 3) Membekali keahlian menulis opini dan karya ilmiah tentang Pemilu dan demokrasi. Oleh karena itu, penulis merangkum materi yang telah disajikan para narasumber yang telah ditentukan guna sebagai bagian dari tugas akhir dan sebagai syarat kelulusan mengikuti Kelas Pemilu.

 

II.       Badan/Isi

1.    Nilai-Nilai Demokrasi dan Pemilu Bebas Adil

Sistem Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan mekanisme untuk menterjemahkan suara yang diberikan oleh pemilih dalam pemilihan umum menjadi kursi, dimana suara-suara pemilih dalam Pemilu tersebut mampu menjadi kekuatan politik di lembaga perwakilan , artinya, Pemilu tidak hanya sebatas tentang ‘coblos mencoblos’ saja, namun sebagai pintu masuk untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Pemilu seharusnya menjadi momentum yang sangat baik bagi seluruh warga negara untuk berebut ‘kue pembangunan’.

Materi nilai-nilai demokrasi dan pemilu bebas adil adalah materi pertama yang disampaikan oleh Icha Supriadi. Topik pembahasan dalam materi ini terdiri dari 3 poin yaitu:

a.    Membedah demokrasi. Pada topik pertama definisi demokrasi dari matriks demokrasi meliputi beberapa hal di antaranya 3 Dimensi Democracy Matrix (Political Freedom as Free Self-Government of Citizens, Political Equality as Legal Equality of Treatment and Fair Participation in Political Decisions dan Political and Legal Control as Political and Legal Oversight of the Government) dan 5 Institutions Democracy Matrix (Procedures of Decision: Quality of Elections, Regulation of the Intermediate Sphere: Quality of Parties, Interest Groups and Civil Society, Public Communication: Quality of Media, Guarantee of Rights: Quality of the Rule of Law dan Rules Settlement and Implementation: Quality of Effective Power of Government and Horizontal Accountability).

b.    Pemilu demokratis. Pada topik kedua membahas tentang pemilu demokratis di mana dijelaskan bahwa hakikat demokrasi bersumber dari hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Demokrasi didefinisikan sebagai sebuah prinsip di


mana warga negara secara sukarela memberi persetujuannya untuk diatur dengan cara membentuk sebuah pemerintahan melalui pemilihan umum, dan untuk mendirikan pemerintahan yang menjalankan kewenangannya dalam menjamin hak-hak dasar warga negaranya.

c.    Mempromosikan dan membela demokrasi. Pada topik ketiga yaitu mempromosikan dan membela demokrasi, dijelaskan ada 8 standar minimum pemilu demokratis yakni tata kelola pemilu yang komprehensif memastikan tingkat permainan yang setara, daya saing, sistem multi partai, kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul saat pemilu, badan penyelenggara pemilu yang profesional, keterlibatan masyarakat sipil dan pemantau pemilu yang bersemangat, inklusivitas kelompok marjinal, proses pemilu yang kredibel dan sistem dan pemulihan pemilu yang adil dan tepat waktu.

 

2.    Sistem Pemilu

Materi kedua tentang sistem pemilu disampaikan oleh Erik Kurniawan. Sistem pemilu adalah mekanisme untuk menerjemahkan suara yang diberikan oleh pemilih dalam pemilihan umum menjadi kursi atau mekanisme untuk mengubah suara partai politik (pemilih) menjadi perolehan kursi (kekuatan) partai politik di lembaga perwakilan. Adapun perangkat sistem pemilu terdiri dari 5 bagian yaitu jenis pencalonan kontestan, jurus pencoblosan suara, pembagian daerah pemilihan, jurus perhitungan dan penyelenggaraan pemilu.

3.    Pengantar Administrasi dan Hukum Pemilu di Indonesia

Materi ketiga tentang pengantar administrasi dan hukum pemilu di Indonesia disampaikan oleh Ihsan Maulana. Pada materi ini terdapat beberapa pembahasan yaitu:

a.    Pendekatan tata kelola pemilu. Adapun 3 pendekatan tata kelola pemilu yaitu:

1)     Pertama, pendekatan yang fokus pada lembaga-lembaga pemilu, lebih spesifik lagi pada administrasi kepemiluan.

2)     Kedua, pendekatan yang fokus pada aturan-aturan dan standar-standar kepemiluan.

3)     Ketiga, pendekatan yang lebih komprehensif yang melihat tata kelola pemilu sebagai sebuah proses yang rumit yang melibatkan berbagai aktor, norma, dan kewenangan dan meliputi sistem aturan di tingkat lokal sampai nasional, tingkatan kepemerintahan, lembaga-lembaga pemilu, dan aktor-aktor politik (rakyat, para calon dan parpol).


b.    Parameter Pemilu Berintegritas. Terdapat 4 kategori pemilu berintegritas yaitu jujur (fairness), transparan (tranparency), akurat (accuracy) dan akuntabel (accountable). Semua parameter ini harus ada dan merupakan keniscayaan bagi penyelenggara untuk menerapkan Undang-Undang dan regulasi Pemilu secara konsisten dalam konteks menuju Pemilu yang berintegritas.

c.    Nilai, prinsip dan asas pemilu. Hal ini terkait dengan berbagai nilai, prinsip dan asas yang ada dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Ketiga hal tersebut merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang juga diterapkan dalam pemilu di Indonesia. Tata kelola pemilu di Indonesia meliputi adanya sistem pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, tahapan pemilu, manajemen kepemiluan dan keadilan pemilu.

d.   Administrasi pemilu dalam 3 tahapan penting pemilu yaitu pra pemilu/persiapan, pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu/akhir.

4.    Pemantauan dan Pengawasan Pemilu

Materi keempat tentang pemantauan dan pengawasan pemilu disampaikan oleh Jeirry Sumampow. Pada materi ini terdapat defenisi pengamatan, pemantauan dan pengawasan. Pengamatan (observation) merupakan informasi awal dan memperhatikan suatu peristiwa, pemantauan (monitoring) merupakan proses pengumpulan data, mengukur kemanjuan dan melihat perubahan dan pengawasan (supervision) merupakan proses menetapkan ukuran dan pengambilan tindakan untuk pencapaian hasil.

Sejarah pemantau pemilu dimulai pada pemilu 1997 di mana pemantau pemilu dihadapkan dengan tantangan melawan rezim otoriter orba. Pada pemilu 1999, pemantau pemilu memastikan pemilu jurdil sebagai pijakan reformasi. Pada pemilu 2004, pemantau pemilu dihadapkan dengan isu substansial yaitu memperbaiki kualitas demokrasi. Pada pemilu 2009, pemantau pemilu dalam masa penguatan substansi demokrasi, namun dukungan semakin kurang. Pada pemilu 2014, pemantau pemilu dihadapkan dengan teknologi dan pelibatan masyarakat lebih masif. Dan pada pemilu 2019, Gerakan pemantau pemilu semakin lemah dan gamang.

5.    Pembiayaan Partai dan Dana Kampanye Pemilu

Materi kelima tentang pembiayaan partai dan dana kampanye pemilu disampaikan oleh Dahliah Umar. Pada materi ini dijelaskan beberapa poin yaitu:


a.    Tantangan dalam pembiayaan dan pengaturan pembiayaan politik.

1)     Tantangan-tantangan dalam pembiayaan politik

a)     Akses yang tidak setara antara kelompok-kelompok dan partai politik

b)     Kemampuan orang-orang kaya untuk menguasai kepentingan dan memengaruhi politik

c)     Pembiayaan dari sumber-sumber ilegal

d)     Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya milik negara oleh penguasa

e)     Merebaknya politik uang

2)     Tantangan-tantangan dalam pengaturan pembiayaan politik

a)     Pengaturan yang tidak sesuai dengan konteks politik karena ada ambigu, pengaturan yang sulit diterapkan atau tidak cocok dengan kondisi politik yang ada

b)     Kurangnya kemauan politik dalam mengatur tata Kelola pembiayaan dalam politik

c)     Politik uang yang sudah terlanjut menjadi tradisi/kebiasaan

b.    Pembiayaan politik dan kampanye

1)     Pembiayaan publik: mengurangi resiko ketergantungan partai politik terhadap dominasi kekuatan modal kelompok tertentu, menjamin keadilan pembiayaan kampanye yang setara, namun diragukan efektivitasnya sejalan degan berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam parpol.

2)     Pembiayaan swasta: meningkatkan keterlibatan publik terhadap parpol yang mereka dukung, namun bisa menimbulkan kesenjangan antara parpol lama dengan parpol baru, parpol yang besar dan parpol yang kecil dan ketergantungan terhadap sumber- sumber dana dari kelompok kepentingan tertentu/oligarki/kartelism dalam parpol.

c.    Lembaga negara anti korupsi dan otoritas pengatur dana parpol dan dana kampanye

1)       Penindakan kasus korupsi olek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2)       Pengaturan dana kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3)       Pengawasan dan kampanye oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

4)       Audit laporan tahunan keuangan parpol oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

6.    Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pemilu

Materi keenam tentang pengelolaan data dan informasi dalam pemilu disampaikan oleh Prianda Anatta. Pada materi ini ada beberapa hasil diskusi yaitu:


a.    Pemilih yang dapat melakukan pindah pemilih

1)     Pindah memilih karena menjalankan tugas di tempat lain

2)     Menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi

3)     Penyandang disabilitas di panti sosial

4)     Menjalani rehabilitasi narkoba

5)     Tahanan

6)     Siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah

7)     Pindah domisili

8)     Korban bencana Pemilih yang ingin pindah memilih harus mengurus surat pindah memilih (form

9)     A5) di Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Pemilih pada DPTb punya kesempatan menggunakan hak pilih yang sama dengan pemilih DPT yaitu antara pukul 07.00-13.00 waktu setempat, dengan membawa form A5 dan e-KTP.

b.    Hal penting yang harus diperhatikan dalam perhitungan suara di TPS

1)     Perubahan denah lokasi TPS

2)     Dilaksanakan setelah pukul 13.00 waktu setempat

3)     Disaksikan oleh pemilih, saksi, pengawas TPS dan pemantau

4)     Pencatatan pengguna hak pilih

5)     Penyebutan suara sah dan tidak sah

6)     Pencatatan dalam tabulasi C1. Plano

7)     Penyalinan dalam form. C1. Hasil

8)     Pencatatan pengguna hak pilih harus sama dengan surat

9)     suara yang digunakan berisi suara sah dan tidak sah

10)       Ditanda tangani oleh KPPS dan saksi

7.    Teknik Menulis Opini dan Karya Tulis Ilmiah

Materi ketujuh (terakhir) tentang teknik menulis opini dan karya tulis ilmiah disampaikan oleh Aditya Perdana. Pada materi ini dijelaskan teknik yang penting digunakan dalam penulisan artikel opini dan artikel jurnal yaitu pada artikel opini keterbatasan kata adalah wajib diperhatikan oleh seluruh penulis dan ahasa yang digunakan bisa populer dengan argumentasi yang tentu masuk akal. Sedangkan pada artikel jurnal,


setiap jurnal mempunyai gaya selingkung yang berbeda, cenderung memerhatikan pola penulisan dari yang sudah terbit, bahasa yang digunakan tentu formal dan akademik dan kerangka berpikir yang ketat adalah penting.

 

III.     Kesimpulan/Penutup

Kelas Pemilu merupakan kegiatan pelatihan atau workshop intensif dengan memadukan kuliah umum dan dialog interaktif antara narasumber (akademisi dan praktisi) dan peserta untuk mendiskusikan topik Pemilu dan Demokrasi. Adapun materi-materi dalam kelas pemilu yaitu nilai-nilai demokrasi dan pemilu bebas adil, sistem pemilu, pengantar administrasi dan hukum pemilu di Indonesia, pemantauan dan pengawasan pemilu, pembiayaan partai dan dana kampanye pemilu, pengelolaan data dan informasi dalam pemilu dan teknik menulis opini dan karya tulis ilmiah dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu harus selalu didorong keberadaannya, dan didukung gerakannya, karena mertupakan indicator bagi demokratisasi.

selengkapnya cekidot :

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive


 

Referensi

1.      Andrian Habibi. Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2020)

2.      Kellner, D. (2010). Budaya Media: Cultural Studies, Identitas dan Politik: Antara Modern dan Post Modern.Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.

3.      Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 2(1).

4.      Sardini, N. H. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Fajar Media Press. 

Post a Comment for "MATERI KEPEMILUAN DI INDONESIA TERBARU 2022 "